cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 05, No. 05, Desember 2017" : 16 Documents clear
Yurisdiksi Indonesia Mengambil Alih Pelayanan Ruang Udara (Flight Information Region) di Wilayah Udara Kepulauan Natuna Anak Agung Bagus Ngurah Agung Surya Putra; Cok Istri Diah Widyantari P. D.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.196 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan internasional serta nasional mengenai pelayanan ruang udara (FIR) serta menelaah upayahukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam pengambilalihan ruang udara di atas kepulauan Natuna. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif yang ditambah dengan wawancara sebagai klarifikasi terhadap pandangan penulis terhadap masalah tersebut dan juga untukmempertimbangkan pendapat ahli. Hasil dari penelitian ini adalah: peraturan internasional yakni Konvensi Penerbangan Sipil Internasionaltahun 1944 (Konvensi Chicago), beserta Annex-nya, merupakan aturan dasar dan utama dalam pengaturan pelayanan ruang udara. Peraturan diIndonesia mengenai pelayanan tersebut memang beragam namun sesuai dengan aturan Konvensi Chicago. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan konsultasi dengan Singapura. Upaya alternatifnya adalah membujuk negara-negara Asia-Pasifik untukmempercayakan pelayanan di ruang udara Kepulauan Natuna kepada Indonesia pada RAN Meeting berikutnya, atau menyelesaikan secara litigasike Mahkamah Internasional.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HOTEL YANG MELANGGAR TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DI KOTA DENPASAR Klemens Mandu; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.417 KB)

Abstract

Hotel merupakan salah satu usaha yang begerak di bidang pariwisata dan merupakan penunjang perkembangan di sektor pariwisata. Potensi pariwisata yang ada di Kota Denpasar akan sulit di pasarkan jika tidak didukungi oleh kerjasama antara hotel dengan pihak usaha lain. Hotel memiliki peranan yang strategis untuk memajukan pariwisata yang ada di Kota Denpasar. Berdasarkan situasi yang terjadi di masyarakat kota Denpasar ada banyak usaha hotel yang melakukan pelanggaran terhadap tanda daftar usaha pariwisata. Terkait dengan pendirian hotel di kotaDenpasar pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Bahwa dalam rangka untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dibidang Usaha akomodasi di perlukan pelayanan publik yang transparan, standar yag jelas, dan untuk mewujudkan kota Denpasar yang sehat. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut mengapa terjadi pelanggaran terhadap tanda daftar usaha pariwisata? dan Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar? Metode penulisan yang digunakan adalah hukum empiris yaitu melakukan penelitian di kantor satuan polisi Pamong Praja Kota Denpasar, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah penulis analisa dapat diketahui bahwa pelaku usaha hotel di kota Denpasar tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar terkait hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata yaitu dengan melakukan pemeriksaan administrasi, dan memberikan sanksi dan pencabutan tanda daftar usaha pariwisata. Adapun kesimpulannya adalah penegakan hukum terhadap hotel yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata di kota Denpasar melalui satuan polisi pamong perajasebagai lembaga penegakan hukum kota Denpasar dapat diberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha hotel dan di berikan sanksi administratif.
DAMPAK DITERBITKANNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI PROVINSI BALI Nabila Umar Balbeid; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.501 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali”. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum sosio-legal. Latar belakang penulisan ini adalah Bali merupakan destinasi liburan utama bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Setelah diterbitkannya peraturan bebas visa kunjungan ini angka wisatawan asing yang datang ke Bali semakin meningkat hampir 50% dari sebelumnya. Masalah yang terdapat dalam penulisan ini adalah syarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan visa bebas kunjungan terlalu mudah, ini menyebabkan semakin meningkatnya angka wisatawan asing yang datang ke Bali setelah diterbitkannya peraturan bebas visa kunjungan, sedangkan terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam bagian keimigrasian yang menyebabkan pengawasan terhadap orang asing menjadi tidak efektif dan hal ini juga menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh orang asing yang ada di Bali. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah pemerintah Indonesia harus lebih selektif dalam memberikan visa bebas kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia dengan cara memberikan syarat yang tidak terlalu mudah agar tujuan dari Peraturan Presiden RI No 21 tahun 2016 dapat berjalan sesuai dengan isinya yaitu asas timbal balik dan asas manfaat, selain itu hukum di Indonesia lebih tegas dalam menanggapi dan menangani kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan oleh WNA di Bali, pemerintah juga harus membentuk tim pengawasan orang asing (PORA) mulai tingkat pusat sampai daerah, dan yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran diri dari semua WNA dan WNI agar terciptanya keamanan yang diinginkan.
PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI TERHADAP PENGGUNAAN GAJAH DALAM ATRAKSI WISATA DI BALI KHUSUSNYA DI ELEPHANT SAFARI PARK Gusti Ayu Sri Sintya; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.649 KB)

Abstract

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki komitmen akuntabel, dimana dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya mengacu kepada suatu komitmen kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan BKSDA Bali terhadap penggunaan gajah dalam atraksi wisata di Elephant Safari Park. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pengawasan BKSDA Bali terhadap gajah yang digunakan sebagai hewan atraksi wisata di Elephant Safari Park sudah berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu pihak BKSDA belum mempunyai tenaga ahli di bidang kesehatan, dengan melihat keadaan sekitar seperti satwa terdampar, seharusnya BKSDA mempunyai dokter sendiri dan pihak BKSDA kesulitan dalam mengawasi gajah dalam melaksanakan safari maupun atraksi, karena belum ada aturan khusus mengenai pemanfaatan gajah.
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI DESA KESIMAN PETILAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR I Gede Agus Reza Rendra; Nengah Suharta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.525 KB)

Abstract

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Desai Kesimani Petilan Kecamatan Denpasar Timuri Kotai Denpasar. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan artikel ini yaitu mengenai bagaimana penyelenggaraan tugas pembantuan di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tugas pembantuan di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Permasalahan utama yaitu dalam pelaksanaan pendataan keluarga di Desa Kesiman Petilan masih belum optimal. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalahi dari peraturan yang berlakui dan kenyataan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan tugas pembantuan desa dalam hal pendataan kependudukan di Desa Kesiman Petilan, belum dilakukan secara optimal. Sehubungan dengan hal diatas, dapat disimpulkan dikarenakan tidak jarang terjadi keterlambatan data penduduk yang diberikan oleh kepala dusun terhadap kepala desa, terutama apabila terdapat penduduk pendatang yang baru tinggal di wilayah Desa Kesiman Petilan, kadang terjadi miss komunikasi antara pendatang tersebut dengan kepala dusun, sehingga pendatang tersebut belum tercatat sebagai penduduk di Desa Kesiman Pentilan. Hal tersebut tentu menyebabkan data lapangan dan yang tercatat tidak sinkron. Adapun faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Desa Kesiman Petilan dalam hal tugas pembantuan desa dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat. adapun faktor pendukungya yaitu, adanya aturan hukum yang memberikan wewenang Desa Kesiman Petilan dalam melakukan tugas pembantuan dan adanya sarana prasarana yang mendukung pemerintah desa kesiman petilan dalam melakukan tugas pembantuan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keterlambatan kepala dusun dalam memberikan data kependudukan terbaru kepada kepala desa dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam hal tugas pembantuan terutama dalam pendataan penduduk.
PENERAPAN UNCITRAL TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA STUDI KASUS KEPAILITAN FAIRFIELD SENTRY LIMITED Tasuji Wirismalawati; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.74 KB)

Abstract

Kepailitan lintas batas negara merupakan kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing (foreign element) di dalamnya. Adanya unsur asing dalam persoalan kepailitan lintas batas negara akan secara otomatis mengaitkan antara suatu sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lainnya, hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan yaitu yurisdiksi hukum kepailitan negara mana yang akan digunakan serta pengadilan mana yang berwenang menerima dan memutuskan putusan pailit. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk mengatur suatu aturan yang bersifat universal. Melihat kerumitan-kerumitan tersebut UNCITRAL menjawab kerumitan mengenai permasalahan kepailitan lintas batas negara dengan menciptakan Model Law on Cross Border Insolvency.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH KONFLIK STUDI KASUS KERUSAKAN GEDUNG DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA DI YAMAN I Gusti Ngurah Artayadi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.911 KB)

Abstract

Perkembangan masyarakat internasional yang semakin maju memberikan sudut pandang yang baru sehingga muncul hubungan internasional, dimana negara tidak bisa bekerja individu sehingga negara harus memiliki hubungan dengan negara lain untuk melakukan suatu hubungan kerja. Penulisan ini menggunakan pendekatan sejarah, peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Negara merupakan subyek hukum internasional yang memiliki peran penting untuk melakukan suatu hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan negara lainnya. Oleh sebab itu interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan dari negara lain. Salah satu kasus mengenai gangguan terhadap perwakilan diplomatik di wilayah konflik bersenjata adalah serangan udara dari pesawat militer koalisi Negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi yang berdampak pada kerusakan/hancurnya kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman. Serangan tersebut terjadi di kota Sanaa, Yaman.
KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI BALI I Gusti Agung Mas Diah Praba Prameswara; I Made Arya Utama; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.125 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kewajiban Pengusaha Dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Bali”. Penggunaan TKA di Indonesia dibutuhkan dalam 2 hal, yakni TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how. Diharapkan hingga sampai batas waktu tertentu tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengadopsi skill TKA yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan TKA. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) apa saja pengaturan kewajiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali, dan (2) apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Rumusan masalah yang dikemukakan ayaitu (1) pengaturan kewjiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali dan (2) apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali. Penulis tertarik melakukan penelitian ini mengingat di dalam proses penyelanggaran perpanjangan IMTA di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM terdapat hambatan-hambatan yakni Dinas Tenaga Kerja dan ESDM melakukan perubahan saat melakukan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dalam bentuk USD ialah dengan melakukan atau dengan menggunakan Bank Note agar mudah diketahui setoran dollar mana yang bermasalah.
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN LAHAN DESA SUWUNG KAUH SEBAGAI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SUWUNG I Putu Oka Suyasa; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.942 KB)

Abstract

Keberadaan TPA Suwung sebagai tempat pembuangan sampah menampung kurang lebih 2.700 liter sampah perharinya, di sekitar TPA Suwung masih terdapat pemukiman penduduk Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, dan mereka memanfaatkan air tanah sebagai sumber mata air, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat, selain itu daerah pesisir pantai Desa Suwung Kauh merupakan kawasan hutan manggrove. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagamana pemanfaatan lahan Desa Suwung Kauh yang digunakan sebagai TPA menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031 dan apa saja prosedur yang menjadi dasar pembangunan TPA Suwung, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kelayakan lahan Desa Suwung Kauh sebagai TPA, dan untuk mengetahui prosedur yang digunakan sebagai dasar pembangunan TPA Suwung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, didapat bahwa pemanfaatan lahan Desa Suwung Kauh belum sesuai dengan kreteria pemanfaatan lahan untuk TPA, karena perlu diperhatikan pemukiman dan pohon mangrove yang ada di sekitar lokasi TPA Suwung. Dan prosedur pembangunan TPA Suwung adalah: (a) Berdasarkan Perda Kota Denpasar, (b) Jauh dari pemukiman (c) Dikelola dengan sanitari landfill, dan (d) Mendapatkan Izin lokasi pendirian TPA dari pemerintah kota denpasar serta Desa Suwung.
EFEKTIVITAS PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS UDAYANA Putu Dimas Bagoes Sumartha; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.577 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Efektivitas Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan kawasan tanpa rokok di Universitas Udayana dan hambatan pelaksanaan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertumpu kepada teori dan fakta yang ada, dalam hal ini penelitian dilakukan di Universitas Udayana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana belum terlaksana dengan baik hal itu bisa dilihat masih banyak pelanggaran berupa kegiatan merokok di wilayah Universitas Udayana. Hambatan dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok di Universitas Udayana terbagi menjadi empat faktor yakni faktor hukum, faktor sarana dan faslitas penunjang, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue